PATI, mediatrilogi.or.id – Gelombang protes besar-besaran terhadap Bupati Pati, Sudewo, terus memanas. Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) mengonfirmasi telah mengamankan 11 orang yang diduga menjadi provokator dalam demonstrasi pemakzulan yang berujung kericuhan, Rabu (13/8/2025).
Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, menjelaskan bahwa mereka yang diamankan adalah kelompok luar yang menyusup ke tengah massa aksi dan memicu suasana menjadi tidak kondusif. “Kurang lebih 11 orang kita lakukan pendataan dan pemeriksaan. Mereka ini kelompok lain yang menyusup dan merusak jalannya aksi damai,” ungkapnya saat diwawancarai iNews TV.
“Kelompok lain menyusup sebagai provokator. Kami amankan dan periksa di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jateng,” – Kombes Pol Artanto
Kericuhan di Depan Kantor Pemkab Pati
Ribuan massa aksi terus bertahan di sekitar Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati sejak pagi hari. Aksi tersebut dipicu kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Kebijakan ini menuai gelombang penolakan keras dari masyarakat.
Ketegangan mulai meningkat ketika massa dan aparat Kepolisian terlibat saling lempar benda. Polisi akhirnya menembakkan gas air mata dan menggunakan water cannon untuk membubarkan kerumunan. Namun, massa yang didominasi warga Pati tetap bertahan, menyatakan tidak akan pulang sebelum tuntutannya dikabulkan.
Bantuan Logistik dan Simbol Perlawanan
Di lokasi aksi, terlihat tumpukan bantuan logistik dari warga yang mendukung demonstran. Air mineral kemasan, pisang, dan hasil bumi lainnya memenuhi posko di halaman depan Pemkab. Mobil komando yang menjadi pusat orasi terparkir di lokasi, dengan poster besar bertuliskan tuntutan keras.
“Bupati Pati Sudewo Mundur Secara Ksatria atau Dilengserkan Rakyat Secara Paksa. #LawanBupatiPreman, Arogan, Pembohong, Penipu Rakyat,” tertulis pada poster berwarna putih yang menempel di mobil komando tersebut.
Bupati Sudewo Sempat Temui Massa
Di tengah panasnya situasi, Bupati Sudewo terlihat mengenakan kemeja putih dan peci hitam, naik ke atas mobil polisi untuk menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Namun, upayanya menenangkan massa gagal. Belum sempat mengakhiri pernyataannya, botol air mineral mulai melayang ke arahnya.
“Saya minta maaf, mari kita bicarakan dengan baik,” ujar Sudewo sebelum dilempari botol air oleh demonstran.
Melihat situasi semakin tak terkendali, ajudan Sudewo dengan sigap menepis botol yang mengarah ke Bupati menggunakan tameng bertuliskan “Polisi”. Sudewo pun segera turun dan meninggalkan lokasi dengan pengawalan ketat.
Gelombang Penolakan Sejak Awal Masa Jabatan
Sudewo dilantik sebagai Bupati Pati pada 18 Juli 2025. Namun, kurang dari sebulan memimpin, ia telah menghadapi demonstrasi besar-besaran. Kebijakan kenaikan PBB-P2 yang dianggap memberatkan masyarakat menjadi pemicu utama ketidakpuasan publik.
Banyak warga menilai kebijakan ini diambil secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat. “Kita sudah sulit pasca pandemi, kenapa pajak justru dinaikkan sampai 250 persen? Ini tidak masuk akal,” ujar seorang warga yang ikut aksi.
Polisi Imbau Aksi Damai
Polda Jateng mengimbau agar massa aksi menjaga ketertiban dan tidak terprovokasi. “Silakan sampaikan aspirasi secara damai, jangan sampai ada pihak lain yang memanfaatkan situasi,” kata Kombes Pol Artanto.
Meski begitu, tanda-tanda aksi akan mereda belum terlihat. Mobil komando terus mengumandangkan yel-yel “Bupati harus lengser” dan “Turunkan Sudewo sekarang juga”. Sejumlah tokoh masyarakat yang hadir di lokasi pun mencoba menengahi agar demonstrasi tidak menimbulkan korban.
Kondisi Terkini
Hingga berita ini diturunkan, ribuan massa masih bertahan di sekitar Kantor Pemkab Pati. Aparat keamanan disiagakan penuh untuk mengantisipasi kericuhan lanjutan. Sementara itu, 11 orang yang diamankan masih menjalani pemeriksaan di Polda Jateng.
Pemerintah Kabupaten Pati belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait langkah selanjutnya atas tuntutan pemakzulan ini. Situasi masih dinamis, dan kemungkinan aksi akan berlanjut jika tidak ada kesepakatan antara massa dan pemerintah daerah.
